stroke...

SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKA INTEROPERABILITY

 Pelaksanaan e-Government membutuhkan keterkaitan kerja antar –departemen pemerintahan dan semua sektor yang tergabung di dalamnya. Keterkaitan kerja membutuhkan sistem informasi yang bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena itu Pemerintah Inggris membentuk e-Government Interoperability Framework (GIF). Ruang lingkup GIF meliputi kemampuan operasional antarsistem dalam satu departemen dan hubungan dengan departemen atau organisasi lain, yaitu :

-            Sistem dalam satu departemen dengan departemen lain;

-            Pemerintah Inggris dengan masyarakat secara luas;

-            Pemerintah Inggris dengan pemerintah asing;

-            Pemerintah Inggris dengan kalangan bisnis;

-            Pemerintah Inggris dengan warga Negara.

Ada tiga bagian besar aturan yang diatur dalam GIF, yaitu :

1.         STANDAR DAN KEBIJAKAN

·      Terdapat tiga area teknis yang tercakup dalam standard an kebijakan ini, yaitu interkonektivitas, integrasi data, dan akses informasi.

·      Interkonektivitas menyangkut bagaimana aturan tentang jaringan dan operasional antaraplikasi.

·      Intergrasi data mengatur tentang proses pertukaran dan integrasi data secara nasional. Untuk integrasi data, pemerintah Inggris menggunakan XML sebagai syandar acuan. Penggunaan XML ini juga sesuai dengan rekomendasi dari World Wide Web Consortium (W3C), yang akan menjadikan integrasi data dengan berbagai pihak menjadi lebih mudah.

·      Akses informasi yang tercakup dalam interkonektivitas meliputi jaringan, email, domain, transfer file dan lain-lain. Beberapa aturan dasar dalam kebijakan akses informasi, adalah :

-       Bisa diakses lewat berbagai browser yang umum dipakai masyarakat;

-       Bisa diakses lewat internet;

-       Didesain dengan sisten=m keamanan yang ketat, termasuk penjagaan terhadap informasi yang didownload bukan oleh ahlinya.

2.         PENGGUNAAN BAHASA STANDAR

·      Penerapan XML (Extensible Mark-Up Languange) dan XSL (Extensible Stylesheet Language) sebagai bahasa standar menjadi batu landasan bagi integrasi dan pertukaran data. Tapi, koneksi antaraplikasi juga membutuhkan skema dan standar yang sama tentang data yang akan dipertukarkan. Stndar penulisan adalah mutlak diketahui bersama baik oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.

·      Untuk memudahkan proses ini, Pemerintah Inggris membangun website berisi informasi, Tanya-jawab, contoh-contoh pelaksanaan dan berbagai contoh kasus. Dalam website yang beralamat di www.govtalk.gov.uk ini juga terdapat informasi mengenai penerapan XML dalam setiap aplikasi yang dibangun.

3.         PROSES PENGELOLAAN

·      Proses pengelolaan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawan serta manajemen perubahan;

·      Tugas pemerintah adalah menjadi coordinator utama untuk melihat bagaimana proses setiap aplikasi bisa saling beroperasi dengan baik dan menjamin bahwa integrasi data dan pembangunan semua aplikasi yang berhubungan dengan e-Government berjalan lancer.

·      Kalangan industri tugasnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa dan bagaimana sistem informasi pada setiap industri serta pemanfaatan bersama-sama pemerintah mengembangkan standar nasional untuk berbagai aplikasi yang dibutuhkan.

·      Masyarakat berhak untuk mengajukan usulan, komentar dan kritik terhadap aplikasi yang sedang berjalan.

·      Manajemen perubahan, dalam hal ini perkembangan teknologi internet akan mengubah pola kerja pegawai pemerintah dan cara masyarakat mendapatkan layanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen perubahan trhadap cara kerja pegawai.

penerapan e-gov di uni eropa

Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan eGovernment di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan eGovernment dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area eGovernment. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan eGovernment, eEurope awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.

Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan eGovernment di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.

Selain itu suksesnya eGovernment di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik eGovernment itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada eGovernment Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasi dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan eGovernment di Eropa.

strategi menuju e-gov

6 Strategi Menuju E-Government



Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment?

Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:

Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

e-gov di kabupaten Jembrana

NFORMATION and COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA INDUK


Peranan teknologi informasi dalam menunjang system operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek. Informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumberdaya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar.

Mengingat pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah, maka wajar kalau Pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya sumberdaya manusia, keuangan, sumberdaya alam dan sebagainya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumberdaya yang dimiliki secara lebih efesien dan efektif.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan, dan didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era milenium ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan akan dapat didorong untuk memaksimalkan capaian tugas-tugas pemerintahan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja, tetapi dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Induk Pengembangan e-Government. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government dimulai tahun 2004 untuk masa berlaku 2004 – 2008. Selanjutnya disusun kembali Rencana Induk Pengembangan e-Government Tahun 2009 – 2013.

pembelajaran hari ini : TINGKATAN E-GOVERNMENT

E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan.
Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua
adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga
adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara
timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat
dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai
pemakaian data base bersama

Subject Study today...Kelebihan dan Kekurangan Internet

Berbicara tentang e-government tentu akan melibatkan elemen yang paling penting, yaitu internet. Penggunaan internet sudah membudaya di masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Dalam penggunaannya, harus dikenali juga apa kelebihan dan kekurangan internet :

KELEBIHAN

Akses 2.4 jam.
Akses informasi di Internet tidak dibatasi waktu, karena dengan lingkup global, dunia maya yang dihadirkan ‘tidak pernah tidur’.. Responden penelitian yang dilakukan lewat Internet bisa memberikan respon atau jawaban sesuai dengan kondisi dan situasi yang dikehendaki masing-masing individu.
Kecepatan.
Bila dibandingkan dengan sumber data tradisional, riset melalui Internet jauh lebih cepat, karena bersifat real-time. Kita tinggal mengkilk berbagal icon, selanjutnya tinggal menunggu hasil (tentunya tergantung pada fasilitas modem dan ISP atau Internet Service Provicer yang dipergunakan) lebih cepat dan lebih murah.
Kenyamanan.
Peneliti lewat Internet tidak harus menghadapi berbagai persoalan birokratis, seperti ijin dari berbagai instansi untuk keperluan peilgumpulan data, ‘kerahasiaan’ informasi, dan keharusan untuk datang sendirl keinstansi bersangkutan. Selain itu, berbagai fitur (features) yang dirancang khusus dan user-ftiendly sangat memudahkan peneliti mengakses berbagal situs Internet.
Kemudahan akses.
Menjamurnya bisnis warnet (warung Internet) di Indonesia (khususnya di kota-kota besar) membuat akses terhadap Internet menjadi lebih mudah. Persaingan antarwarnet dalam hal harga, kecepatan akses, dan fasilitas pendukung lainnya membuat para pengguna Internet lebih nyaman dan mudah memanfaatkan Internet untuk keperluan riset maupun tujuan lainnya.
Biaya relatif.
Tinggal men-download atau mencetak file/naskah tertentu sesuai kebutuhannya.
Interaktivitas dan fleksibilitas.
Topik dan hasil riset bisa didiskusikan melalui sarana mailing list atau chatting tertentu. Selain itu, peneliti juga bisa mengikuti perkembangan terbaru atau meminta komentar dan penilaian dari berbagai pihak mengenai hasil penelitiannya.
Selektivitas dan anonimitas.

KELEMAHAN

Sedangkan kelemahannya, antara lain :
Salah satu persoalan dalam riset lewat Internet adalah sulitnya mengidentifikasi identitas responden. Setiap orang, termasuk yang bukan target respon, bisa mengisi kuesioner secara on-line tanpa bisa dicegah atau dibatasi. Belum lagi -adanya kenyataan bahwa setiap orang bisa memiliki sejumlah alamat e-mail berbeda dan belum tentu menggunakan identitas asli. Semua ini membuat riset secara on-line harus benar-benar selektif dalam menentukan sampling dan cara responden memberikanjawaban.

Kelemahan / Dampak Negatif InternetPenggunaan internet saat ini sudah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan. Internet sangat bermanfaat bagi semua kalangan karena memberikan informasi yang up to date setiap saat. Disamping internet mempunyai banyak manfaat, internet juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan secara baik. Dampak negatif penggunaan internet seiring perkembangannya antara lain:
Adanya ancaman virus
Carding atau pencurian nomor kartu kredit
Adanya aktivitas cracking
Pembajakan karya intelektual
Penyebaran situs-situs yang tidak sesuai dengan moral (pornografi)
Untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan internet, maka perlu adanya pengawasan khusus dan aturan yang jelas tentang pemakaian internet terutama dikalangan pendidika

on this day...pembelajaran e-gov awal

e-Government (singkat untuk elektronik pemerintah , juga dikenal sebagai e-gov, digital pemerintah, pemerintah secara online, atau pemerintah terhubung) adalah interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B), dan antara lembaga pemerintah ( G2G). 

Interaksi digital terdiri dari pemerintahan , teknologi informasi dan komunikasi (TIK), proses bisnis re-engineering (BPR), dan e-warga negara di semua tingkat pemerintahan (kota, negara bagian / Provence, nasional, dan internasional). 

Pada dasarnya, istilah e-Government atau juga dikenal sebagai Digital Pemerintah, mengacu kepada "Bagaimana pemerintah memanfaatkan IT, ICT dan teknologi telekomunikasi lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor publik '(Jeong, 2007).
Pengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal :

• Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam.
• Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
• Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan;
• Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
  
  Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government di suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.