Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan eGovernment di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan eGovernment dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area eGovernment. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan eGovernment, eEurope awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.
Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan eGovernment di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.
Selain itu suksesnya eGovernment di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik eGovernment itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada eGovernment Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasi dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan eGovernment di Eropa.
semoga Indonesia mau belajar dari kesuksesan di negara2 yang sudah berhasil menerapkan e-Gov....(*sambil membayangkan)
BalasHapusharusnya Indonesia mau berkaca dan mawas diri untuk melihat kekurangan kita dan belajar untuk lebih baik lagi, khususnya dari negara - negara yang sudah berhasil menerapkan kebijakan e-Gov nya.
BalasHapusKasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia, banyak disumbangkan dari pelayanan publik yang kurang transparan... Pelayanan Pajak, pelayanan IMB, pelayanan kependudukan dll. Coba semua aspek pelayanan dilaksanakan secara online, paling tidak akan mengurangi praktek korupsi di negara tercinta, lebih banyak bertatap muka... lebih banyak korupsi yang terjadi. Semoga Pemerintah Indonesia mulai berfikir untuk menerapkan e-government... semoga...
BalasHapusSelain birokrasi dan institusi yang transparan juga dibutuhkan kontrol dari masyarakat dan media masa mba...
BalasHapusSebenarnya kita tinggal menyempurnakan saja. Potensi sudah terbentang di depan kita. Tunggu apalagi?!...let's doing
BalasHapussebenarnya kita tidak hanya bisa berandai2 Indonesia bisa menerapkan e-gov.asalkan ada semangat untuk maju, hilangkan budaya korupsi, lengkapi dengan sarana prasarana dan...SDMnya sebenarnya mampu..hanya sistemnya yang bikin kacau
BalasHapusyap...setuju ma semuanya..indonesia memang sebenernya mampu untuk menerapkan. tinggal dari faktor kepemimpinan dan juga faktor budaya.
BalasHapusFaktor budaya diantara para pemimpin inilah yang sering mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya e-gov. Yang sering muncul adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan bahwa aplikasi e-gov akan mengancam jabatannya yang sudah mapan. terkadang masih ada pemimpin yang tidak mau berbagi data dan informasi. Inilah kendala yang paling pokok bagi penerapan e-gov secara serius. Karena hambatan sikap dan cara berpikir yang sempit diantara pejabat pemerintah sendiri inilah yang sudah harus dihilangkan....
E-Gov sebenarnya bisa banget diterapkan di Indoensia, cuma...ada yang takut kehilangan penghasilan tambahan ...
BalasHapus