SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKA INTEROPERABILITY

 Pelaksanaan e-Government membutuhkan keterkaitan kerja antar –departemen pemerintahan dan semua sektor yang tergabung di dalamnya. Keterkaitan kerja membutuhkan sistem informasi yang bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena itu Pemerintah Inggris membentuk e-Government Interoperability Framework (GIF). Ruang lingkup GIF meliputi kemampuan operasional antarsistem dalam satu departemen dan hubungan dengan departemen atau organisasi lain, yaitu :

-            Sistem dalam satu departemen dengan departemen lain;

-            Pemerintah Inggris dengan masyarakat secara luas;

-            Pemerintah Inggris dengan pemerintah asing;

-            Pemerintah Inggris dengan kalangan bisnis;

-            Pemerintah Inggris dengan warga Negara.

Ada tiga bagian besar aturan yang diatur dalam GIF, yaitu :

1.         STANDAR DAN KEBIJAKAN

·      Terdapat tiga area teknis yang tercakup dalam standard an kebijakan ini, yaitu interkonektivitas, integrasi data, dan akses informasi.

·      Interkonektivitas menyangkut bagaimana aturan tentang jaringan dan operasional antaraplikasi.

·      Intergrasi data mengatur tentang proses pertukaran dan integrasi data secara nasional. Untuk integrasi data, pemerintah Inggris menggunakan XML sebagai syandar acuan. Penggunaan XML ini juga sesuai dengan rekomendasi dari World Wide Web Consortium (W3C), yang akan menjadikan integrasi data dengan berbagai pihak menjadi lebih mudah.

·      Akses informasi yang tercakup dalam interkonektivitas meliputi jaringan, email, domain, transfer file dan lain-lain. Beberapa aturan dasar dalam kebijakan akses informasi, adalah :

-       Bisa diakses lewat berbagai browser yang umum dipakai masyarakat;

-       Bisa diakses lewat internet;

-       Didesain dengan sisten=m keamanan yang ketat, termasuk penjagaan terhadap informasi yang didownload bukan oleh ahlinya.

2.         PENGGUNAAN BAHASA STANDAR

·      Penerapan XML (Extensible Mark-Up Languange) dan XSL (Extensible Stylesheet Language) sebagai bahasa standar menjadi batu landasan bagi integrasi dan pertukaran data. Tapi, koneksi antaraplikasi juga membutuhkan skema dan standar yang sama tentang data yang akan dipertukarkan. Stndar penulisan adalah mutlak diketahui bersama baik oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.

·      Untuk memudahkan proses ini, Pemerintah Inggris membangun website berisi informasi, Tanya-jawab, contoh-contoh pelaksanaan dan berbagai contoh kasus. Dalam website yang beralamat di www.govtalk.gov.uk ini juga terdapat informasi mengenai penerapan XML dalam setiap aplikasi yang dibangun.

3.         PROSES PENGELOLAAN

·      Proses pengelolaan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawan serta manajemen perubahan;

·      Tugas pemerintah adalah menjadi coordinator utama untuk melihat bagaimana proses setiap aplikasi bisa saling beroperasi dengan baik dan menjamin bahwa integrasi data dan pembangunan semua aplikasi yang berhubungan dengan e-Government berjalan lancer.

·      Kalangan industri tugasnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa dan bagaimana sistem informasi pada setiap industri serta pemanfaatan bersama-sama pemerintah mengembangkan standar nasional untuk berbagai aplikasi yang dibutuhkan.

·      Masyarakat berhak untuk mengajukan usulan, komentar dan kritik terhadap aplikasi yang sedang berjalan.

·      Manajemen perubahan, dalam hal ini perkembangan teknologi internet akan mengubah pola kerja pegawai pemerintah dan cara masyarakat mendapatkan layanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen perubahan trhadap cara kerja pegawai.

penerapan e-gov di uni eropa

Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan eGovernment di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan eGovernment dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area eGovernment. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan eGovernment, eEurope awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.

Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan eGovernment di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.

Selain itu suksesnya eGovernment di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik eGovernment itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada eGovernment Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasi dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan eGovernment di Eropa.